Kenapa Biaya Pengurusan STNK Dan BPKB Naik, Ini Alasan Dirjen Anggaran Kemenkeu RI ?

Kenapa Biaya Pengurusan STNK Dan BPKB Naik, Ini Alasan Dirjen Anggaran Kemenkeu RI ?

Jakarta, Beritakota Online-Biaya pengurusan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kini sudah naik terhitung 6 Januari 2017.

Kenaikan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menjelaskan, awal usulan penyesuaian PNBP di Polri datang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Anggaran DPR. Usulan ini karena temuan di lapangan adanya kenaikan bahan material untuk STNK dan BPKB.

“Badan Anggaran DPR memberikan masukan bahwa, PNBP pada Polri yang sudah berlaku sejak 2010 agar dilakukan revisi,” jelas Askolani, Jumat (7/1/2017).

Dengan disertai rekomendasi BPK dan Badan Anggaran DPR itu, lanjut Askolani, Polri mengusulkan hal tersebut ke Dirjen Anggaran Kemenkeu  untuk membahas tarif PNBP tersebut dan kemudian diajukan PP tarifnya.

“Penyesuaian tarif PNBP terkait STNK dan BPKB ini dilakukan karena tarif dasarnya sudah tidak tepat (berdasarkan kondisi tahun 2010). Tarif dasar tahun 2010 ini kemudian dinaikkan pada tahun 2016, agar pelayanan dapat ditingkatkan secara online dan cepat, disertai jaminan kepastian tarif yang lebih transparan dan akuntabel,” jelas Askolani.

Ditegaskan Askolani, pemerintah mempertimbangkan dengan matang penyesuaian tarif ini dan pembahasannya tidak dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, penyesuaian tarif PNBP ini telah dijadikan basis perhitungan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017.

Lantas kemana duit tersebut?

“92% dari hasil PNBP institusi Polri akan masuk ke penerimaan negara yang kembali digunakan untuk pelayanan Polri kepada masyarakat,” kata Askolani.

Askolani menegaskan, bahwa PNBP ini bersifat earmarking, artinya ketika sudah disetor masuk ke negara akan dikembalikan ke masyarakat untuk mendanai kegiatan yang berhubungan dengan sumber PNBP tersebut.

“Misalnya tarif PNBP untuk pengurusan STNK hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pengurusan STNK,” demikian Askolani.

Editor : Andi A Effendy
Sumber : Humas Kementerian Keuangan RI


Halaman Depan | Lihat Daftar Berita Pilihan, Berita Terkini, Berita Utama, Ekobis | trackback from your own site.


Comments are closed.

Tulisan Terkait

16 - Mar – 2016 - Admin1

Berita Foto : Inilah Fotret Kehidupan Rakyat Miskin di Pangkep Sangat Butuh Kepedulian Pemkab ?

23 - Jan – 2016 - Admin1

Komunitas Bentor Akan Lakukan Aksi Demo, Dirlantas Bilang Akan Bahas Regulasi Operasional Bentor di Makassar

7 - May – 2015 - Admin1

Pemulung di Makassar Temukan Orok Bayi Dibak Sampah

5 - Jan – 2016 - Admin1

Akibat Tabrak Lari Oknum TNI, Kepala Dusun Matanre Bone Tewas Ditempat

20 - Feb – 2013 - Admin1

Bejat ! Ketua DPRD Enrekang Nikahi Mantan Pacar Anak Sendiri

Tulisan Terkait

22 - Feb – 2013 - Admin1

Partai Gerindra Buka Pendaftaran Balon Walikota

17 - Jun – 2013 - Admin1

Wartawan di Surabaya Tuntut Kapolri Minta Maaf

25 - Nov – 2015 - Admin1

Pameran GIIAS di Makassar Upaya Mendorong Pertumbuhan Industri Otomotif di Sulawesi

17 - Dec – 2014 - Admin1

Berita Foto : Asisten III Pemkab Pangkep Serahkan Bantuan Gaji Pemnadi Mayat

28 - May – 2015 - Admin1

Gubernur Jamin Sulsel Steril Peredaran Beras Sintetik

View Desktop Version
by Mobile Domain