LAKP : Presiden Jokowi Naikkan PNBP Pengurusan STNK dan BPKB, Dinilai Pemerintah RI Terancam ” Pailit “

LAKP :  Presiden Jokowi  Naikkan PNBP Pengurusan STNK dan BPKB, Dinilai Pemerintah RI Terancam ” Pailit “

Makassar, Beritakota Online-Devisit anggaran berjalan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 semakin lebar tidak mampu lagi ditutupi dengan utang baru. Kondisi ini diprediksi yang menyebabkan Pemerintahan Jokon Widodo (Jokowi) akhirnya menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mencapai dua hingga tiga kali lipat.

Koordinator Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP) M Adnan mengatakan faktor lainnya yang menyebabkan Jokowi menaikkan biaya pengurusan STNK dan BPKB adalah, Pemerintahan Jokowi terancam pailit karena tidak mampu lagi membayar utang luar negeri yang jatuh tempo di saat bersamaan. Selain itu, kata dia terlihat dari‎ kebijakan Jokowi yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur dengan modal utang luar negeri dikabarkan melalui skema mengagunkan perusahaan pelat merah yang membuat struktur ekonomi Indonesia semakin rapuh.

“‎Di mana saat Jokowi menjabat sebagai Presiden sampai sekarang sudah Rp1.000 triliun lebih membuat pinjaman atau utang baru dari luar negeri di mana sebagian besar dari China,” ‎ujar Adnan, Senin (2/1/2017) seperti dilansir Sindonews.

Dia menambahkan, sebelumnya sudah ada berbagai kebijakan yang sangat memberatkan kehidupan rakyat kecil dari rezim Jokowi. Dia menyebutkan beberapa di antaranya, seperti pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif daftar listrik, pencabutan subsidi kesehatan dan lain-lain.

Bahkan, kata dia, kebijakan tax amnesty pemotongan anggaran kementerian/lembaga oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani karena struktur APBN tidak sehat. Maka itu, sesuai Undang-undang APBN batas maksimal devisit anggaran dalam APBN adalah tiga persen.

Dia mengingatkan, jika lebih dari tiga persen, maka Presiden Jokowi dapat dianggap melanggar undang-undang dan sah untuk diimpeachment.‎ “J‎adi kebijakan teranyar Pemerintahan Jokowi soal tarif baru kendaraan bermotor lebih untuk menyelamatkan pemerintahannya dari ancaman impeachment, karena terancam bangkrut, bukan penyelamatan ekonomi Indonesia dan kepentingan rakyat kecil,” ungkapnya.

Editor : Andi A Effendy


Halaman Depan | Lihat Daftar Berita Pilihan, Berita Terkini, Berita Utama, Nasional | trackback from your own site.


Comments are closed.

Tulisan Terkait

11 - Dec – 2012 - Admin1

Pengabdian Yang Tulus Tanpa Pamrih

25 - Oct – 2013 - Admin1

Berita Foto : Mobil Avanza Seruduk Lobby Hotel di Makassar

9 - Aug – 2016 - Admin1

LDII Ikuti Sosialisasi Bahaya Narkoba untuk Para Dai

16 - Dec – 2016 - Admin1

Aktivis Sinjai Tuntut Kejari Sinjai Dicopot

2 - Jan – 2017 - Admin1

Kapolrestabes Makassar Apresiasi Masyarakat Jaga Malam Pergantian Tahun Baru Bisa Aman Dan Kondusif

Tulisan Terkait

29 - Mar – 2016 - Admin1

Kunker Di Polres Pangkep, Kapolda Bersama Ibu Disambut Tarian Adat Polisi Cilik

14 - Sep – 2015 - Admin1

FGD KPPU di Makassar Tidak Dihadiri Ketua KPPU Pusat

27 - Feb – 2016 - Admin1

Ketua DPP PKPI Sulsel : Insya Allah Satu Suara Memilih Suzanna Kaharuddin

7 - Nov – 2015 - Admin1

Waduh, Siswa SMP di Makassar Tewas Terkena Busur

19 - Oct – 2016 - Admin1

Karya Nyata Kelompok Tani Kelurahan Biraeng Pangkep Ciptakan Pupuk Organik Trico Compos

View Desktop Version
by Mobile Domain