LAKP : Presiden Jokowi Naikkan PNBP Pengurusan STNK dan BPKB, Dinilai Pemerintah RI Terancam ” Pailit “

LAKP :  Presiden Jokowi  Naikkan PNBP Pengurusan STNK dan BPKB, Dinilai Pemerintah RI Terancam ” Pailit “

Makassar, Beritakota Online-Devisit anggaran berjalan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 semakin lebar tidak mampu lagi ditutupi dengan utang baru. Kondisi ini diprediksi yang menyebabkan Pemerintahan Jokon Widodo (Jokowi) akhirnya menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mencapai dua hingga tiga kali lipat.

Koordinator Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP) M Adnan mengatakan faktor lainnya yang menyebabkan Jokowi menaikkan biaya pengurusan STNK dan BPKB adalah, Pemerintahan Jokowi terancam pailit karena tidak mampu lagi membayar utang luar negeri yang jatuh tempo di saat bersamaan. Selain itu, kata dia terlihat dari‎ kebijakan Jokowi yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur dengan modal utang luar negeri dikabarkan melalui skema mengagunkan perusahaan pelat merah yang membuat struktur ekonomi Indonesia semakin rapuh.

“‎Di mana saat Jokowi menjabat sebagai Presiden sampai sekarang sudah Rp1.000 triliun lebih membuat pinjaman atau utang baru dari luar negeri di mana sebagian besar dari China,” ‎ujar Adnan, Senin (2/1/2017) seperti dilansir Sindonews.

Dia menambahkan, sebelumnya sudah ada berbagai kebijakan yang sangat memberatkan kehidupan rakyat kecil dari rezim Jokowi. Dia menyebutkan beberapa di antaranya, seperti pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif daftar listrik, pencabutan subsidi kesehatan dan lain-lain.

Bahkan, kata dia, kebijakan tax amnesty pemotongan anggaran kementerian/lembaga oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani karena struktur APBN tidak sehat. Maka itu, sesuai Undang-undang APBN batas maksimal devisit anggaran dalam APBN adalah tiga persen.

Dia mengingatkan, jika lebih dari tiga persen, maka Presiden Jokowi dapat dianggap melanggar undang-undang dan sah untuk diimpeachment.‎ “J‎adi kebijakan teranyar Pemerintahan Jokowi soal tarif baru kendaraan bermotor lebih untuk menyelamatkan pemerintahannya dari ancaman impeachment, karena terancam bangkrut, bukan penyelamatan ekonomi Indonesia dan kepentingan rakyat kecil,” ungkapnya.

Editor : Andi A Effendy


Halaman Depan | Lihat Daftar Berita Pilihan, Berita Terkini, Berita Utama, Nasional | trackback from your own site.


Comments are closed.

Tulisan Terkait

9 - Jul – 2017 - Admin1

IWO Gelar Mubes 8-9 September 2017 di Jakarta

11 - Jul – 2015 - Admin1

Mencerdaskan Anak Pemulung Dan Jalanan

13 - Feb – 2013 - Admin1

Wagub Sulsel Berkunjung Ke Samsat Makassar

10 - Jan – 2014 - Admin1

Kapolres Selayar: Hasil Tes Urin Tiga Tersangka Kasus Narkoba Positif

18 - Apr – 2017 - Admin1

Halo, Ada Tahanan ” Bandar Narkoba ” Kabur Di Polres Pinrang, Kapolres Kumpulkan Awak Media, Ada Apa ?

Tulisan Terkait

7 - Aug – 2015 - Admin1

Waduh, Ada Camat di Gowa Larang Warganya Ikut Halal Bi Halal Pasangan Andi Maddusila- Wahyu Permana Kaharuddin

24 - Feb – 2013 - Admin1

2300 Personil Pengamanan Siap Amankan Makassar

7 - Jan – 2014 - Admin1

Kasat Lantas Setiap Saat Turun Dijalan Pantau Situasi Arus Lalulintas di Makassar

1 - May – 2015 - Admin1

Aksi Buruh May Day di Makassar Berlangsung Damai

9 - Apr – 2017 - Admin1

Desa Binaan Kampus Yapim Maros di Samangki  

View Desktop Version
by Mobile Domain