LAKP : Presiden Jokowi Naikkan PNBP Pengurusan STNK dan BPKB, Dinilai Pemerintah RI Terancam ” Pailit “

LAKP :  Presiden Jokowi  Naikkan PNBP Pengurusan STNK dan BPKB, Dinilai Pemerintah RI Terancam ” Pailit “

Makassar, Beritakota Online-Devisit anggaran berjalan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 semakin lebar tidak mampu lagi ditutupi dengan utang baru. Kondisi ini diprediksi yang menyebabkan Pemerintahan Jokon Widodo (Jokowi) akhirnya menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mencapai dua hingga tiga kali lipat.

Koordinator Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP) M Adnan mengatakan faktor lainnya yang menyebabkan Jokowi menaikkan biaya pengurusan STNK dan BPKB adalah, Pemerintahan Jokowi terancam pailit karena tidak mampu lagi membayar utang luar negeri yang jatuh tempo di saat bersamaan. Selain itu, kata dia terlihat dari‎ kebijakan Jokowi yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur dengan modal utang luar negeri dikabarkan melalui skema mengagunkan perusahaan pelat merah yang membuat struktur ekonomi Indonesia semakin rapuh.

“‎Di mana saat Jokowi menjabat sebagai Presiden sampai sekarang sudah Rp1.000 triliun lebih membuat pinjaman atau utang baru dari luar negeri di mana sebagian besar dari China,” ‎ujar Adnan, Senin (2/1/2017) seperti dilansir Sindonews.

Dia menambahkan, sebelumnya sudah ada berbagai kebijakan yang sangat memberatkan kehidupan rakyat kecil dari rezim Jokowi. Dia menyebutkan beberapa di antaranya, seperti pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif daftar listrik, pencabutan subsidi kesehatan dan lain-lain.

Bahkan, kata dia, kebijakan tax amnesty pemotongan anggaran kementerian/lembaga oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani karena struktur APBN tidak sehat. Maka itu, sesuai Undang-undang APBN batas maksimal devisit anggaran dalam APBN adalah tiga persen.

Dia mengingatkan, jika lebih dari tiga persen, maka Presiden Jokowi dapat dianggap melanggar undang-undang dan sah untuk diimpeachment.‎ “J‎adi kebijakan teranyar Pemerintahan Jokowi soal tarif baru kendaraan bermotor lebih untuk menyelamatkan pemerintahannya dari ancaman impeachment, karena terancam bangkrut, bukan penyelamatan ekonomi Indonesia dan kepentingan rakyat kecil,” ungkapnya.

Editor : Andi A Effendy


Halaman Depan | Lihat Daftar Berita Pilihan, Berita Terkini, Berita Utama, Nasional | trackback from your own site.


Comments are closed.

Tulisan Terkait

13 - Jun – 2014 - Admin1

Ibis Budget APH Makassar Sajikan Kamar Ergonomis Terjangkau Bagi Pelanggan Bandara

10 - May – 2012 - Admin1

Evakuasi Sukhoi, 78 Orang Tim SAR

14 - Oct – 2015 - Admin1

H. Sangkala : Tunjangan PNS Pangkep Akan Naik

14 - Mar – 2017 - Admin1

Tim Khusus Ditreskrimsus Polda Sultra Gagalkan Penyelundupan Kayu Ilegal 200 Kubik

12 - Feb – 2015 - Admin1

Ada Kabar Baru, Data Regident Kendaran Baru Bakal Dilaporkan Ke Kapolda ?

Tulisan Terkait

15 - Jun – 2014 - Admin1

Woow, Nopol Kendaraan Dijual Harganya Capai Rp.201 Milyar !

4 - Nov – 2016 - Admin1

Jelang Munas, LDII Silaturahim Pangdam VII Wirabuana Bahas Green Dakwah

3 - Jun – 2014 - Admin1

Kabid Humas Polda : Pelaku Penikaman GM Clarion Hotel Sudah Diamankan Polsek Tamalate

30 - Aug – 2014 - Admin1

Proyek Penahan Banjir di Jeneponto Dikerja Asal-asalan

11 - Jan – 2016 - Admin1

Acer Ramaikan CES 2016 Las Vegas Dengan Beragam Produk Premium

View Desktop Version
by Mobile Domain