LAKP : Presiden Jokowi Naikkan PNBP Pengurusan STNK dan BPKB, Dinilai Pemerintah RI Terancam ” Pailit “

LAKP :  Presiden Jokowi  Naikkan PNBP Pengurusan STNK dan BPKB, Dinilai Pemerintah RI Terancam ” Pailit “

Makassar, Beritakota Online-Devisit anggaran berjalan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 semakin lebar tidak mampu lagi ditutupi dengan utang baru. Kondisi ini diprediksi yang menyebabkan Pemerintahan Jokon Widodo (Jokowi) akhirnya menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mencapai dua hingga tiga kali lipat.

Koordinator Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP) M Adnan mengatakan faktor lainnya yang menyebabkan Jokowi menaikkan biaya pengurusan STNK dan BPKB adalah, Pemerintahan Jokowi terancam pailit karena tidak mampu lagi membayar utang luar negeri yang jatuh tempo di saat bersamaan. Selain itu, kata dia terlihat dari‎ kebijakan Jokowi yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur dengan modal utang luar negeri dikabarkan melalui skema mengagunkan perusahaan pelat merah yang membuat struktur ekonomi Indonesia semakin rapuh.

“‎Di mana saat Jokowi menjabat sebagai Presiden sampai sekarang sudah Rp1.000 triliun lebih membuat pinjaman atau utang baru dari luar negeri di mana sebagian besar dari China,” ‎ujar Adnan, Senin (2/1/2017) seperti dilansir Sindonews.

Dia menambahkan, sebelumnya sudah ada berbagai kebijakan yang sangat memberatkan kehidupan rakyat kecil dari rezim Jokowi. Dia menyebutkan beberapa di antaranya, seperti pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif daftar listrik, pencabutan subsidi kesehatan dan lain-lain.

Bahkan, kata dia, kebijakan tax amnesty pemotongan anggaran kementerian/lembaga oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani karena struktur APBN tidak sehat. Maka itu, sesuai Undang-undang APBN batas maksimal devisit anggaran dalam APBN adalah tiga persen.

Dia mengingatkan, jika lebih dari tiga persen, maka Presiden Jokowi dapat dianggap melanggar undang-undang dan sah untuk diimpeachment.‎ “J‎adi kebijakan teranyar Pemerintahan Jokowi soal tarif baru kendaraan bermotor lebih untuk menyelamatkan pemerintahannya dari ancaman impeachment, karena terancam bangkrut, bukan penyelamatan ekonomi Indonesia dan kepentingan rakyat kecil,” ungkapnya.

Editor : Andi A Effendy


Halaman Depan | Lihat Daftar Berita Pilihan, Berita Terkini, Berita Utama, Nasional | trackback from your own site.


Comments are closed.

Tulisan Terkait

8 - Feb – 2014 - Admin1

2014, Perekonomian Sulsel Masih Tumbuh Tinggi Meski Ada Indikasi Perlambatan.

20 - Feb – 2016 - Admin1

Seminar HIPIIS Sulsel Bakal Datangkan Tiga Menteri

18 - Jul – 2013 - Admin1

2013, Perum Perumnas Target Bangun Rumah 1.427 Unit

1 - Mar – 2013 - Admin1

Wakapolri Ke Makassar Lantik Pengurus IMI Sulsel

2 - Sep – 2015 - Admin1

STISIP Muhammadiyah Sinjai Fokus Dua Pengembangan

Tulisan Terkait

24 - Jul – 2015 - Admin1

John S.Arie, SH, MH : Dosen Memenuhi Panggilan Nurani

15 - Nov – 2015 - Admin1

Malam ini, Serah Terima Jenazah TNI Korban Kecelakaan di Poso Di Bandara Sultan Hasanuddin

7 - Mar – 2017 - Admin1

Kapolda Sulsel Pimpin Upacara Pelantikan 510 Siswa Polisi di SPN Batua

9 - Nov – 2016 - Admin1

Kunker Kapolda Sulsel di Enrekang, Diterima Bupati Dan Forkompinda Dirujab

18 - Jan – 2017 - Admin1

Polsek Bandara Amankan Alat Peledak Detenator 3 Bungkus Yang Akan Dikirim Ke Pontianak

View Desktop Version
by Mobile Domain