Hasil Putusan Gugatan Reklamasi CPI di PTUN, Pemprov Sulsel Menang

Hasil Putusan Gugatan Reklamasi CPI di PTUN, Pemprov Sulsel Menang

Makassar, Beritakota Online-Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar menolak gugatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Pesisir atas sengketa kawasan rekalamasi CPI di Pantai Barat Losari Makassar, Kamis (28/7/2016).

Selain menolak gugatan Walhi terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Majelis Hakim yang dipimpin Teddy Romyadi menjatuhkan denda biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 2.693.500 .

“Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ,”kata Majelis Hakim Teddy Romiyadi dalam putusan yang dibacakan.

Usai membacakan putusan, Majelis Hakim Teddy Romyadi dan dua hakim anggota lainya langsung meninggalkan ruang persidangan melalui pintu belakang, tanpa memberikan kesempatan kepada peggugat untuk menyatakan sikap atas putusan itu.

Sikap yang diperlihatkan Majelis Hakim mengundang reaksi keras bagi tergugat yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Pesisir di ruang persidangan.

Sementara itu Koordinator atau Penanggungjawab Kerjasama Reklamasi Kawasan CPI,Soeprapto Budisantoso mengatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar sudah tepat.

Menurutnya, proyek reklamasi CPI yang dilaksanakan sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku berdasarkan amanah UU Pesisir yaitu menggunakan Perpres 122/2012 tentang Reklamasi dan Permen Kelautan Perikanan 17/2013.

“Kita menggunakan RTRW Kota Makassar dan Provinsi Sulsel, karena wilayah 150 Ha itu memang zona Reklamasi yang sudah di Perdakan,”kata Soeprapto.

Dia mengatakan proyek reklamasi yang disebut dalam RTRW Nasional wilayah itu bagian dari Kawasan Strategis Nasional Maminasata juga diakui perijinannya telah didelegasikan kepada Pemprov.

“Bukti bukti ketaatan kita dan pendelegasian kewenangan dari Pusat kita tunjukkan sebagai fakta persidangan dan diarsipkan oleh PTUN,”paparnya.

Mengenai lingkungan, dokumen Amdal seperti dalam gugatan Walhi, kata Soeprapto, sudah dibahas di Komisi Amdal Kota dan dikukuhkan oleh BLHD Provinsi. Dimana pembahasannya melibatkan masyarakat pesisir.

“Sejauh ini belum terjadi pelanggaran apapun terhadap dokumen tersebut, bahkan alur nelayan ke TPI Rajawali telah diperbesar untuk memperbaiki akses nelayan yang sempat ditutup oleh pengembang lain,”jelasnya lagi.

Dia menyampaikan bilamana Walhi menolak pelaksanaan reklamasi di CPI, sama saja dengan menolak Perda. Semestinya kata Soeprapto yang dipermasalahkan adalah cara reklamasinya, apakah bertentangan dengam Amdal yang disepakati.

“Bukan reklamasinya itu sendiri, karena sudah diperdakan,”jelasnya.(*)

Editor : Andi A Effendy
Sumber : Tribun.


Halaman Depan | Lihat Daftar Berita Pilihan, Berita Terkini, Berita Utama | trackback from your own site.


Comments are closed.

Tulisan Terkait

4 - Oct – 2012 - Admin1

Quick Count : Bur-Nojeng Sementara Raih 37 Persen Suara

25 - Jul – 2013 - Admin1

Pemilik Toko Tahir Malo Tewas Dibunuh

23 - Feb – 2016 - Admin1

Waduh, Triwulan I Dana Bos Belum Cair di Pangkep

24 - Nov – 2016 - Admin1

Kapolres Bersama Masyarakat Deklarasi Anti Kekerasan Dan Tangkal Geng Negatif di Bantaeng

14 - Feb – 2016 - Admin1

Innalillahi Wa Innalillahi Rajiun, Kasubag Progar Bagren Polres Selayar Tutup Usia

View Desktop Version
by Mobile Domain