Muh Arkam: Jika DPN Ikut Konflik Didaerah, Verifikasi Faktual Bisa Terhambat Bahkan PKPI Terancam Tidak Bisa Ikut Pemilu 2019

Muh Arkam: Jika DPN Ikut Konflik Didaerah, Verifikasi Faktual Bisa Terhambat Bahkan PKPI Terancam Tidak Bisa Ikut Pemilu 2019

Makassar, Beritakotaonline, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) terancam tak akan bisa ikut menjadi peserta pemilihan umum (Pemilu) 2019 mendatang. Hal ini disebabkan terlambatnya verifikasi faktul, khususnya di Sulsel akibat konflik internal.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Bidang OKK DPP PKPI Sulsel, Muhammad Arkam kepada berita-sulsel.com, Rabu (1/6/2016). Kata dia, konflik internal ditingkat provinsi masih bisa diselesaikan dengan baik jika Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI juga tak ikut terlibat.

“Jika DPN PKPI ikut konflik PKPI ditingkat daerah, khususnya provinsi, maka pelaksanaan verifikasi faktual bisa terhambat. Hal ini akan memberikan dampak yang cukup besar bagi kelangsungan partai kedepan. Bahkan, PKPI terancam tak bisa ikut Pemilu 2019 mendatang,” paparnya.

Tujuan verifikasi, jelas Arkam, untuk membuktikan kebenaran dimensi setiap parpol tersebut. Memenuhi syarat yang diajukan dengan kondisi lapangan menjadi kunci. “Jika meleset sedikit saja berarti terbukti tidak benar. Adapun tujuan inti verifikasi mendorong parpol membuktikan tanggung jawab dan membuktikan keterdukungan,” terangnya.
Untuk itu, DPN PKPI harus meredam setiap potensi konflik di daearh, bukan sebaliknya menjadi kompor. “Aturan dalam berorganisasi atau berpartai di PKPI sangat jelas. Jika ada masalah, kembalikan saja ke AD/ART sebagai pedoman,” ujarnya.

Arkam juga menegaskan, adanya kelompok yang ingin merusak PKPI dengan memecah belah kader harus ditindak tegas, bukan dibiarkan. “Jika ada pengurus atau ketua DPP PKPI selain Suzanna Kaharuddin, itu palsu.

“Suzanna Kaharuddin telah mendapatkan SK Ketua DPP PKPI Sulsel dari Dewan Pimpinan Nasional dengan nomor 16/SKEP/DPN PKP IND/III/2016. Surat ini ditandatangani oleh ketua DPN PKPI. Hal tersebut menjadi bukti Suzanna adalah ketua terpilih yang sah dari Konfrensi Provinsi (Konferprov) Sulsel,” paparnya.
Jika ada surat keputusan yang hanya ditandatangani selain ketua dengan menunjuk orang lain selain Suzanna Kaharuddin, tegas Arkam, sudah dapat dipastikan itu palsu. “Mereka hanya ingin merusak partai ini, bukan membesarkannya,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPP PKPI Sulsel, Suzanna Kaharuddin menegaskan, jika ada surat keputusan penetapan ketua selain dirinya, dapat dipastikan itu palsu.
“Saya akan lawan siapa saja yang mencoba merusak organisasi ini,” tegasnya. (Anto)

Editor : Herman Djide


Halaman Depan | Lihat Daftar Berita Pilihan, Berita Terkini, Politik | trackback from your own site.


Comments are closed.

Tulisan Terkait

15 - Mar – 2015 - Admin1

Siswa SMK I Pangkep, Sukses Raih Prestasi Taulolona Pangkep

28 - May – 2015 - Admin1

Anggota DPRD Komisi II Bidik Kosong Satu Jeneponto

26 - Jul – 2014 - Admin1

Bupati Pangkep Kunjungi Dan Berikan Bantuan Warga Korban Kebakaran

3 - Feb – 2015 - Admin1

Agnes Mulyono : Kangen dengan Anak-Anak

8 - Feb – 2017 - Admin1

Forum Jurnalis Persaingan Usaha di Makassar Akan Dihadiri Komisioner KPPU Dan Anggota DPR RI

View Desktop Version
by Mobile Domain