BPN Maros Bantah Adanya Pembayaran Pengukuran Prona

BPN Maros Bantah Adanya Pembayaran Pengukuran Prona

Maros, Berita Kota Online, Ketua Komisi  I DPRD Kabupaten Maros bersama Kepala Seksi 3 Pengukuran dan Pemetaan BPN Maros Hilal Di ruang kerja Komisi 1 DPRD Maros dalam pertemuan Komisi 1 mempertanyakan kepada pihak BPN Maros diduga adanya pungutan untuk Pengukuran Prona Di Kelurahan Pettuadae dalam penjelasan Hilal menjelaskan bahwa BPN yang di gratiskan 7 kegiatan diantaranya Penyuluhan, pemeriksaan tanah, sertifikat, pendataan, SK ditanggung oleh Dipa APBN, selain itu patok, materai, blangko tidak ditanggung oleh BPN. Mana kala ada oknum pegawai BPN memungut biaya Di desa atau kelurahan untuk pengukuran Prona silahkan melapor ke BPN Maros, untuk petugas itu sendiri diberi honor oleh BPN Maros.

Hilal membantah bahwa BPN tidak pernah meminta biaya untuk pengukuran Di desa dan kelurahan selain itu pula Hilal menjelaskan bahwa untuk waktu yang diberikan dalam kepengurusan dari rinci ke sertifikat memakan waktu sampai 4 bulan proses sertifikat sudah selesai.

Hilal menghimbau pada masyarakat mana kala ada oknum petugas BPN meminta biaya untuk pengukuran sekali lagi dilaporkan ke BPN. Dalam kesempatan itu pula ada beberapa anggota Dewan mengatakan bahwa kepengurusan sertifikat Di kantor BPN Maros sudah dua tahun belum juga terbit. Salah seorang pegawai DPRD Kabupaten Maros dalam pertemuan tersebut mengatakan siapa yang bertanggung jawab apabila sertifikat asli itu hilang Di kantor BPN Maros ? Contohnya saya (Abd. Razak Masagena) ketika saya mau pecahkan sertifikat tanah saya, sertifikat asli saya setor Di kantor BPN Maros dengan bukti yang saya pegang adalah bukti penyetoran sertifikat dari BPN dan setelah saya cek kembali beberapa bulan kemudian menanyakan sertifikat saya bagi petugas namun petugas menjawab bahwa sertifikat bapak tidak ada di sini sedangkan yang pernah bertugas di tempat ini sudah pindah ke tempat lain. Hilal menjawab bahwa jika sertifikat itu hilang di kantor BPN Maros maka yang harus bertanggung jawab adalah BPN Maros untuk mengganti sertifikat tersebut. Senada dengan Ketua Komisi 1 DPRD Maros bahwa mana kala sertifikat yang disetor atau berkas lainnya itu sudah ditangan BPN itu adalah tanggung jawab BPN itu sendiri karena kelalaiannya maka dia harus bertanggung jawab. (Syamsul)

Editor : Andi A Effendy


Halaman Depan | Lihat Daftar Berita Pilihan, Berita Terkini, Daerah | trackback from your own site.


Comments are closed.

Tulisan Terkait

22 - Aug – 2014 - Admin1

Jokowi-JK Resmi Jadi Presiden Dan Wakil Presiden Ke 7 RI

23 - Jul – 2014 - Admin1

Genjot Bisnis UKM di Makassar, Pasar Sentral BTP Sewa Gratis Untuk Jual Produk Lokal

2 - Sep – 2014 - Admin1

H.Lukman Gassing Resmi Pimpin Pengusaha Catering di Sulsel

12 - Jan – 2017 - Admin1

Kapolda Kalbar Pimpin Pemberangkatan Brimob Ke Polda Papua

15 - Jun – 2016 - Admin1

Presiden Jokowi Ajukan Ke DPR Komjen Pol Tito Karnavian Calon Tunggal Kapolri

View Desktop Version
by Mobile Domain