Waduh, Biaya Pengukuran Prona BPN Maros di Kelurahan Pettuadae Sampai Satu Juta Rupiah

Waduh, Biaya Pengukuran Prona BPN Maros di Kelurahan Pettuadae Sampai Satu Juta Rupiah

Maros, Beritakota Online- Kelurahan Pettuadae kecamatan Turikale mendapat 100 Bidang Prona dibagi menjadi 5 lingkungan masing-masing lingkungan mendapatkan 20 Bidang Prona dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Maros diantaranya Lingkungan Labuang mendapatkan 20 Bidang Prona, Lingkungan Buttatoa Selatan mendapatkan 20 bidang Prona.

Bidang Prona tersebut Untuk Kelurahan Pettuadae mendapat sorotan dari warga karena dalam Satu bidang Prona warga membayar 700 ribu sampai 1 juta rupiah Per satu bidang Prona. Olehnya itu Komisi I DPRD Kabupaten Maros memanggil Lurah Pettuadae  Kepala Lingkungan Labuang, Kepala Lingkungan Buttatoa Selatan, Kepala Lingkungan Buttatoa Utara dan perwakilan Camat Turikale (Muh. Said) serta pihak kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maros pada hari selasa (3 Mei 2016) untuk memperjelas adanya informasi dari masyarakat Kelurahan Pettuadae bahwa ada pembayaran biaya pengukuran Untuk Prona.

H. Ikram Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Maros meminta penjelasan dari Lurah Pettuadae tentang adanya permintaan biaya tersebut. Lurah Pettuadae menjelaskan bahwa dana yang diminta pada masyarakat untuk satu bidang Prona sebanyak 700 ribu sampai 1 juta rupiah untuk biaya yaitu patok, materai, dan makan minum petugas. Selanjutnya H. Ikram mengatakan bahwa apakah biaya itu tidak terlalu tinggi ? sedangkan hanya untuk biaya patok, biaya materai dan lainnya.

Kepala Lingkungan Labuang Muh. Ramli mengatakan bahwa untuk kesepakatan awal antara Lingkungan dan Tim Kelurahan hanya 700 ribu per satu bidang Prona sedangkan setelah warga membayar ke tim Prona Kelurahan 1 juta rupiah apalagi uang tersebut tidak disertai dengan tanda terima atau kwitansi si penerima tim Prona Kelurahan Pettuadae. Menurut Ramli untuk Lingkungan Labuang mendapatkan 20 bidang Prona sedangkan yang terealisasi hanya 17 bidang Prona dimana tiga bidang Prona itu .

Selanjutnya Ketua Komisi 1 memberikan penjelasan bahwa jangan sekali kali melakukan pungutan di masyarakat jangan sampai masyarakat menjadi beban dalam hal adanya pembayaran tersebut dan sayangnya dari pihak BPN sampai saat ini belum ada yang hadir kata Ikram. (Syamsul)

Editor : Andi A Effendy


Halaman Depan | Lihat Daftar Berita Pilihan, Berita Terkini, Daerah | trackback from your own site.


Comments are closed.

Tulisan Terkait

31 - Jul – 2015 - Admin1

BNNP Sulsel Tetapkan Tujuh Pelaku di Sidrap Positif Gunakan Narkotika Jenis Sabu

10 - Dec – 2012 - Admin1

Makassar Diguyur Hujan, Ruas Jalan Tenggelam

25 - Sep – 2016 - Admin1

Kodim 1426 Takalar Siap Pecahkan Rekor Muri Tanam Serentak

3 - Sep – 2014 - Admin1

Diakhir Jabatan, Kapolda Sulsel Mutasi Lagi 105 Perwira

23 - Oct – 2015 - Admin1

“Jaringan ’98: Jokowi Pekerja Keras Tapi Banyak Menteri Ndablek, Reshuffle Kabinet!”

View Desktop Version
by Mobile Domain