Kabid Pajak Dispenda Sultra : Sekarang Masih Memakai Tabel NJKP Tahun 2015 Untuk Penetapan Pajak Ranmor Baru Saat Ini

Kabid Pajak Dispenda Sultra : Sekarang Masih Memakai Tabel NJKP Tahun 2015 Untuk Penetapan Pajak Ranmor Baru Saat Ini

Menelusuri Kisruh Lambannya Pelayanan Berkas Ranmor Baru di Samsat Kendari ( Bagian 2 )

Kendari, Beritakota Online-Terkait adanya kisruhnya adanya keterlambatan proses Berkas Ranmor Baru di Samsat Kendari dituding sejumlah pihak baik Asosiasi dan Pihak Ditlantas Polda Sultra adalah proses penetapan pajak Ranmor yang lamban dilakukan pihak Dispenda Sultra.

Pihak Disependa SUltra memberikan Penjelasan terkait masalah tudingan itu, Kepala Bidang Pajak Dispenda Sultra, Laode ketika ditemui media ini menbantah jika pihak dispenda Sultra yang biang kerok permasalahan adanya keterlambatan penetapan NJKP untuk Berkas Ranmor baru baik roda 2 dan 4, katanya, diruang kerjanya Samsat Kendari, Senin (11/04/2016).

Menurutnya Sekarang Dispenda masih memakai Tabel lama, namun sementara ini menunggu daftar lampiran Tabel NJKP tahun 2016 dari Jakarta, sembari memperlihatkan kepada Media ini bukti sms dari Pejabat Di Jakarta yang dalam waktu dekat ini akan mengirim lampiran tabel NJKP 2016 lewat email.

” Jadi pihak Dispenda Sultra Masih memakai Tabel NJKP tahun 2015 sementara menunggu Tabel NJKP tahun 2016, ” jelas Laode dengan Nada tegas.

Dan ditambahkan pula bahwa terkait dengan pelaksanaan perkap disamsat Kendari itu belum dilaksanakan karena belum satu atap, bagian BPKB dikantor Ditlantas Polda Sultra, Jasa Raharja lain juga tempatnya dan Penetapan pajak Kendaraan lain juga Tempatnya, ” ini kalau begitu bisa memperlambat pelayanan kepada wajib pajak,” tegasnya.

Contoh yang diutarakan Kabid Pajak sekarang terjadi di Samsat Kendari Bila warga ingin membayar pajak kendaraannya harus ada berkas ( arsip0 baru bisa diproses, ini kan bisa mempersulit wajib pajak, biasanya kalau kendaraan sudah sampai lima tahun baru dicari Berkas atau arsip, namun kalau hanya mau bayar pajak tiap tahun kalau bisa cukup foto copy KTP pemilik Kendaraan yang tercantum di STNK sudah bisa bayar pajak, namun sekarang ini sudah tidak bisa, ” Jadi sama halnya memperlambat pelayanan bagi wajib pajak, ” ucapnya.( Bersambung……) ( Zul/ Andi Ahmad)

Editor : AA Effendy


Halaman Depan | Lihat Daftar Berita Pilihan, Berita Terkini, Daerah | trackback from your own site.


Comments are closed.

Tulisan Terkait

4 - Nov – 2013 - Admin1

2013, Dispenda Sulsel Targetkan PKB Capai Rp.714 M

4 - Mar – 2014 - Admin1

Kominfo Kumpulkan Wartawan Se Kota Makassar Ulas Kiprah Ilham Arief Sirajuddin

19 - Jan – 2013 - Admin1

Jenazah Almarhum Firman Gani Sudah Disemayangkan Dirumah Duka

19 - Mar – 2015 - Admin1

Promosi Pekerjaan Layak Bagi PRT Dan Penghapusan PRT Anak Kampanye Media Kobaloratif

13 - Jan – 2013 - Admin1

Kepala BNPB Pangkep : Bantuan Sudah Diserahkan Kepada Warga di Samalewa

View Desktop Version
by Mobile Domain